Isu resufle kabinet mulai santer, kadang pasang, kadang surut. Pemberitaan tentang pergantian menteri itu pun jadi konsumsi publik. Kalo kita nonton teve, selain lawak yang ditonton, kayaknya berita dagelan demokrasi berupa resufle kabinet juga jadi tontonan asyik.
Nampaknya keputusan sudah bulat, udah nggak bisa lagi dibikin kotak, segitiga ataupun segi yang lain, sehingga seperti diketahui khalayak bahwa beberapa menteri harus mangkir dari meja kabinet indonesia bersatu 2 (KIB 2). Kita perlu juga bertanya sih apa yang dimaksud “bersatu” di KIB itu, apa bersatu untuk membodohi rakyat?
Ah sudahlah, yang sekarang kita perlu renungi apa efektifitas, apa manfaat, apa tujuan dari resufle yang dilakukan oleh seorang presiden yang katanya dipilih langsung oleh rakyat itu. Ini penting, soalnya ini terkait dengan masa kini, masa esok dan masa datang. Bagi kamu yang membaca tulisan ini boleh aja mencemooh, “ah kamu cuman bisa ngritik doang”. Maka aku sudah siapkan jawabannya, “lebih baik ngritik, daripada diam atau malah jadi penjilat dari kebijakan yang ada”.
Ngomong-ngomong tentang bongkar pasang di tubuh eksekutif bukanlah barang lagi di negeri ini. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak kreatif, artinya udah dari jamannya kabinet reformasi ampe sekarang, karya bongkar pasang seperti itu sering dilakukan. Hasilnya setelah dibongkar menteri satu dan dipasang menteri lain, apa kemudian kondisi negeri ini menjadi lebih baik? “eee, jangan apatis dong”. Sorry men, sebagai muslim kita dilarang apatis. Sebenarnya bukan apatis, tapi sekali lagi, kita lagi menyoal efektifitas dan kemanfaatan.
Aku jadi ingat ama Olga dan Aziz (maaf namanya saya sebut) kalo mereka lagi sepanggung untuk ngelawak. Mereka berdua dibayar untuk bisa bikin penonton tertawa, apapun mereka lakuin asal penoton bisa terbahak-bahak. Mulai dari aksi Olga yang nggak lepas dari gaya super noraknya sebagai pria yang setengah wanita, sampe umpatan-umpatan yang kalo dibahas tersendiri umpatan itu udah keluar dari koridor syariat Islam.
Menurutku para menteri itu nggak beda jauhlah dengan para pelawak itu. Mereka sama-sama dibayar untuk main sandiwara, untuk menghibur rakyat. Harapannya agar rakyat senang dengan adanya ide resufle itu, diberi harapan ekonomi akan jadi lebih baik.
Kita sudah punya presiden 6, dan masing-masing presiden pernah melakukan resufle di saat masa kepemimpinannya. Tapi faktanya, pergantian itu nggak bikin negeri kita jadi lebih baik. Coba baca aja realitanya, dari hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap APBN 2011, ditemukan data bahwa anggaran ‘pelesiran’ Pemerintah pada 2011 membengkak: dari rencana Rp 20,9 triliun dalam RAPBN 2011 menjadi Rp 24,5 triliun dalam realisasi APBN 2011.
Sementara untuk rakyat dana Jamkesmas 2011 saja, cuman sebesar Rp 5,6 triliun. Anggaran yang dialokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp 209,5 miliar. Padahal dari berbagai data, di Indonesia terdapat 4,1 juta balita yang mengalami gizi buruk. Artinya, untuk satu balita hanya dialokasikan sekitar Rp 50 ribuan/balita/tahun atau sekitar Rp 4 ribuan/balita/bulan.
Apa coba kalo itu bukan lawakan? Apa, retorika politik? Retorika yang membodohi rakyat, iya. Jadi pergantian menteri itu hanya akan mengganti orang yang sebelumnya mungkin kurang pinter ngelawak diberikan kepada yang lebih pinter ngelawak plus bersandiwara.
Sementara pilihan yang tepat dari pemerintah adalah memilih menteri yang baru, yang kira-kira disukai rakyat. Ya, sampe sekarang lawakan yang populer yang disukai adalah mereka yang berperan jadi banci dan satunya lagi adalah mereka yang berperan gagap. Kira-kira siapa-siapa menteri itu? Silahkan ditunggu, dinanti dan dinikmati.
Buat pak menteri baru yang terpilih, kalo pas baca tulisan ini, jangan tersinggung, jangan marah. Karena prinsip pelawak itu sama dengan prinsip bis kota, sesama bis kota dilarang mendahului alias sesama pelawak dilarang saling marah-memarahi. Akur kan pak menteri? Yuukkk...
“Mas-mas, sampeyan jangan hanya bisa ngritik. Mbok iyao ngasih solusi” mungkin dalam benak pak menteri kepikiran seperti itu. Maka aku perlu jawab pernyataan pak menteri itu. Aku punya solusi koq pak menteri, cuman masih saya sembunyikan. Bukan karena aku takut, tapi saya perlu bertanya ke pak menteri, pak menteri berani taruhan nggak, kalo saya nanti kasih solusi untuk negeri kita tercinta ini, apa bapak siap kehilangan segalanya? Kalo pak menteri siap, hayo diskusi di warung kopi, besok pagi saya tunggu ya pak menteri..... Yuukk...
(toekangritik pengamat perlawakan indonesia)
Nampaknya keputusan sudah bulat, udah nggak bisa lagi dibikin kotak, segitiga ataupun segi yang lain, sehingga seperti diketahui khalayak bahwa beberapa menteri harus mangkir dari meja kabinet indonesia bersatu 2 (KIB 2). Kita perlu juga bertanya sih apa yang dimaksud “bersatu” di KIB itu, apa bersatu untuk membodohi rakyat?
Ah sudahlah, yang sekarang kita perlu renungi apa efektifitas, apa manfaat, apa tujuan dari resufle yang dilakukan oleh seorang presiden yang katanya dipilih langsung oleh rakyat itu. Ini penting, soalnya ini terkait dengan masa kini, masa esok dan masa datang. Bagi kamu yang membaca tulisan ini boleh aja mencemooh, “ah kamu cuman bisa ngritik doang”. Maka aku sudah siapkan jawabannya, “lebih baik ngritik, daripada diam atau malah jadi penjilat dari kebijakan yang ada”.
Ngomong-ngomong tentang bongkar pasang di tubuh eksekutif bukanlah barang lagi di negeri ini. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak kreatif, artinya udah dari jamannya kabinet reformasi ampe sekarang, karya bongkar pasang seperti itu sering dilakukan. Hasilnya setelah dibongkar menteri satu dan dipasang menteri lain, apa kemudian kondisi negeri ini menjadi lebih baik? “eee, jangan apatis dong”. Sorry men, sebagai muslim kita dilarang apatis. Sebenarnya bukan apatis, tapi sekali lagi, kita lagi menyoal efektifitas dan kemanfaatan.
Aku jadi ingat ama Olga dan Aziz (maaf namanya saya sebut) kalo mereka lagi sepanggung untuk ngelawak. Mereka berdua dibayar untuk bisa bikin penonton tertawa, apapun mereka lakuin asal penoton bisa terbahak-bahak. Mulai dari aksi Olga yang nggak lepas dari gaya super noraknya sebagai pria yang setengah wanita, sampe umpatan-umpatan yang kalo dibahas tersendiri umpatan itu udah keluar dari koridor syariat Islam.
Menurutku para menteri itu nggak beda jauhlah dengan para pelawak itu. Mereka sama-sama dibayar untuk main sandiwara, untuk menghibur rakyat. Harapannya agar rakyat senang dengan adanya ide resufle itu, diberi harapan ekonomi akan jadi lebih baik.
Kita sudah punya presiden 6, dan masing-masing presiden pernah melakukan resufle di saat masa kepemimpinannya. Tapi faktanya, pergantian itu nggak bikin negeri kita jadi lebih baik. Coba baca aja realitanya, dari hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap APBN 2011, ditemukan data bahwa anggaran ‘pelesiran’ Pemerintah pada 2011 membengkak: dari rencana Rp 20,9 triliun dalam RAPBN 2011 menjadi Rp 24,5 triliun dalam realisasi APBN 2011.
Sementara untuk rakyat dana Jamkesmas 2011 saja, cuman sebesar Rp 5,6 triliun. Anggaran yang dialokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp 209,5 miliar. Padahal dari berbagai data, di Indonesia terdapat 4,1 juta balita yang mengalami gizi buruk. Artinya, untuk satu balita hanya dialokasikan sekitar Rp 50 ribuan/balita/tahun atau sekitar Rp 4 ribuan/balita/bulan.
Apa coba kalo itu bukan lawakan? Apa, retorika politik? Retorika yang membodohi rakyat, iya. Jadi pergantian menteri itu hanya akan mengganti orang yang sebelumnya mungkin kurang pinter ngelawak diberikan kepada yang lebih pinter ngelawak plus bersandiwara.
Sementara pilihan yang tepat dari pemerintah adalah memilih menteri yang baru, yang kira-kira disukai rakyat. Ya, sampe sekarang lawakan yang populer yang disukai adalah mereka yang berperan jadi banci dan satunya lagi adalah mereka yang berperan gagap. Kira-kira siapa-siapa menteri itu? Silahkan ditunggu, dinanti dan dinikmati.
Buat pak menteri baru yang terpilih, kalo pas baca tulisan ini, jangan tersinggung, jangan marah. Karena prinsip pelawak itu sama dengan prinsip bis kota, sesama bis kota dilarang mendahului alias sesama pelawak dilarang saling marah-memarahi. Akur kan pak menteri? Yuukkk...
“Mas-mas, sampeyan jangan hanya bisa ngritik. Mbok iyao ngasih solusi” mungkin dalam benak pak menteri kepikiran seperti itu. Maka aku perlu jawab pernyataan pak menteri itu. Aku punya solusi koq pak menteri, cuman masih saya sembunyikan. Bukan karena aku takut, tapi saya perlu bertanya ke pak menteri, pak menteri berani taruhan nggak, kalo saya nanti kasih solusi untuk negeri kita tercinta ini, apa bapak siap kehilangan segalanya? Kalo pak menteri siap, hayo diskusi di warung kopi, besok pagi saya tunggu ya pak menteri..... Yuukk...
(toekangritik pengamat perlawakan indonesia)
Perkara mendasar dalam aktivitas dakwah adalah para pengemban dakwah harus mengetahui dan menyadari siapa dirinya dan atas alandasan apa ia melakukan dakwah, memahami ide apa yang hendak disampaikannya, bagaimana metode untuk merealisasikan konsepsi (ide) tersebut, siapakah umatnya, hendak dibawa kemanakah umat tersebut, hal-hal apa saja yang tersembunyi di dalam diri umat, perkara apa saja yang dapat mengahancurkan dakwah, bagaimana cara menyampaikan ide/konsepsi itu kepada umat, siapakah yang wajib diteladani dalam aktivitas dakwah, dan berbagai perkara lainnya yang bertalian dengan hal itu.
Secara etimologi (lughatan), kata dakwah merupakan bentuk nomina (l) atau mashdar dari verba (fi’il) da’aa, yad’uu yang memiliki arti mengajak dan menyeru manusia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain (perhatikan QS.2:221, 31:21). Kata dakwah berarti pula berdoa, yaitu mengharapkan adanya perubahan dan perobakan dari keadaan sebelumnya. Adapun secara terminologi (istilahan), kata dakwah sudah menjadi istilah khusus bagi umat Islam, baik kata itu berdiri sendiri atau dirangkaikan dengan kata Islam. Dengan demikian ia memiliki makna yang positif, yaitu menyeru manusia kepada Al Islam (perhatikan Qs.3:104).
Berkaitan dengan dakwah ini pula, DR. Rauf Syalabiy menyatakan bahwa dakwah Islamiyyah merupakan sebuah gerakan (aktivitas) yang bertujuan untuk menghidupkan sistem ilahi atau peraturan Allah swt yang diturunkan kepada khatamun nabiyyun Muhammad saw. Hanya saja, saat ini sering kali terjadi pengertian dakwah diciutkan menjadi hanya sekedar ceramah atau tabligh. Kesalahan pengertian ini telah disadari oleh banyak orang, akan tetapi pelaksanaannya masih tetap pada hal-hal yang ritual dan keruhanian belaka. Istilah dakwah pembangnan, da’i pembangunan merupakan gambaran bahwa seolah-olah terdakpat da’i dan dakwah yang tidak membangun. Demikian pula dakwah bil hal yang seolah-olah dakwah bil lisan sudah tidak efektif lagi. kekeliruan ini semua terletak pada pemahaman dan pelaksanaan dakwah bukan pada kata dakwah itu sendiri. Dr.H. Muhammad Natsir dalam bukunya Fiqhu Al dakwah menguraikan bahwa dakwah artinya mengajak manusia kepada Allah (Al Islam dengan hikmah wal mau’idhatil hasanah sehingga ingkar terhadap thagut dan beriman kepada Allah dan keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam.
Dengan memperhatikan ayat-ayat Al Quran dan sunnah Rasulullah saw., serta berbagai pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dakwah Islamiyyah adalah sebuah aktivitas yang bersifat totalitas yang berupaya untuk mempengaruhi cara berfikir manusia, cara merasa, cara bersikap, dan bertindak agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka terwujudnya suatu masyarakat Islam yang kaljasadil wahid sebagai landasan idealnya dan kalbunyani yasyudhudhdhu ba’dluhaa ba’dhan sebagai landasan operasionalnya. Masyarakat islam adalah masyarakat yang memiliki fikrah wahidah, masya’ir wahidah, nidhamul wahid (kesatuan konsepsi, cara merasa, dan sistem) yang diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga seluruh aspek kegiatan kehidupannya benar-benar berlandaskan ajaran Islam semata.
TANGGUNG JAWAB DAKWAH
Pada dasarnya hukum syara’ itu dibebankan kepada laki-laki dan wanita. Tidak ditemukan perbedaan di antara keduanya dalam hal taklif (pembebanan hukum) kecuali jika terdapat nash-nash yang membedakannya. Apabila terdapat seruan seperti: “Wahai orang-orang yang beriman...”, maka seruan ini selain ditujukan kepada laki-laki juga ditujukan kepada para wanita. Dalam bahasa Arab terdapat kaidah yang menyatakan bahwa seruan bagi kaum laki-laki sekaligus mencakup pula di dalamnya seruan untuk wanita. Sedangkan seruan bagi kaum wanita tidak mencakup bagi laki-laki dan hal itu hanya terbatas pada wanita saja.
Begitu pula dalam hal kewajiban melakukan dakwah, bukanlah merupakan kewajiban satu lembaga atau organisasi tertentu melainkan merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dimanapun ia berada, apapun statusnya dan pekerjaannya, baik sebagai pedagang, petani, buruh, karyawan, maupun direktur, pejabat pemerintah dll. Semuanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mengemban dakwah Islamiyah, apalagi tentu saja seorang kepala negara (khalifah/amiirul mukminin/imaamul mukminin).
Oleh sebab itulah, tanggung jawab umat Islam dalam mengemban dakwah Islamiyah dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1. Dakwah merupakan tanggung jawab sekelompok ummat dan dilakukan secara berjamaah sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS.3: 104. Kelompok ini terdiri atas:
- Lembaga negara di bawah pimpinan seorang kepala negara. Kepala negara berkewajiban untuk menerapkan sistem Islam kepada seluruh anggota masyarakat, menegakkan keadilan, menjalankan hukum syara’, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, dan mengemban dakwah Islam dengan jalan Jihad ke daarul musyrik, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya sehingga Islam tersebar ke seluruh jazirah Arabia, Afrika, Eropa, dan Asia.
- Organisasi atau lembaga dakwah yang dikelola umat Islam secara bersama-sama atau berkelompok yang memiliki orientasi siyasi dan berfungsi sebagai sosial kontrol terhadap perilaku penguasa dalam rangka menjalankan amar ma’ruf nahyi munkar. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. bersabda:
“Apabila umatku enggan berkata kepada orang-orang dzalim, wahai pendzalim! maka ucapkanlah selamat tinggal kepadanya (karena adanya sama seperti tidak adanya)”.
Kelalaian umat Islam melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar berakibat pula doa mereka tidak diijabah oleh Allah swt. dan akan ditimpakan azab kepada mereka, serta orang-orang zalim akan menguasai mereka.
2. Dakwah merupakan tanggung jawab setiap individu baik pria maupun wanita, dan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullahs aw. bersabda:
“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat”. Rasulullah bersabda: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanggannya, jika ia tidak mampu hendaklah ia ubah dengan lisannya, jika ia tidak mampu maka hnedaklah ia ubah dengan hatinya, namun hal itu merupakan selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim).
OBJEK DAKWAH
Secara garis besar objek dakwah dibagi dalam dua bagian, yaitu dakwah kepada orang musyrik dan dakwah kepada umat Islam. Adapun dakwah kepada orang kafir dapat dilakukan secara individu atau secara jama’iy. Akan tetapi dakwah ini akan lebih efektif dan akan mencapai hasil maksimal jika dilakukan oleh negara dengan cara:
1. Jika orang-orang musyrik itu berada di bawah sistem Islam maka dakwah lebih banyak dilakukan dengan jalan memberi contoh teladan yang baik melalui penerapan sistem Islam kepada mereka secara adil dan bijaksana. Sejarah telah membuktikan bahwa negeri-negeri kafir akan takluk di bawah pemerintahan Islam sesudah diberlakukan sistem Islam kepada penduduk negeri tersebut (taraf kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya bertambah maju). Spanyol dengan kota-kota bersejarahnya, seperti Cordova, Sevilla, Malaga, Bacelona merupakan bukti otentik kejayaan Islam di Eropa. Bandingkanlah dengan negeri-negeri Islam yang kini setelah melepaskan diri dari imperialisme dan kolonialisme Barat, mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan kebodohan; sementara para pemimpinnya terus bergantung hidupnya pada kasuh sayang kaum yang pernah menjajah negerinya yang mengakibatkan penderitaan dan kemelaratan penduduknya.
2. Jika dakwah ini ditujukan kepada kawasan daerah musyrik (darul musyrik) maka dakwah seperti ini dilakukan dengan jihad fii sabilillah. Negara harus membangun kekuatan militer yang tangguh untuk menghadapi musuhnya yang berusaha menghalangi jalannya dakwah. Dakwah inilah yang dilakukan Rasulullah saw. setelah beliau membangun masyarakat Islam di kota Madinah. Tindakan pertama yang dilakukan adalah pengiriman surat kepada para kepala suku dan qabilah di seluruh jazirah Arabia dan para raja di sekitarnya, seperti Persia dan Romawi.
Adapun dakwah kepada orang Islam berbeda dengan dakwah kepada orang musyrik. Dakwah kepada orang musyrik bertujuan untuk mengubah aqidah kufur menjadi aqidah Islam,. Sedangkan dakwah kepada sesama muslim adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan taqwa kepada Allah swt. Akan tetapi jika kaum muslimin belum melaksanakan hukum syara’ dan belum menerapkan Islam secara utuh dan menyeluruh atas dasar aqidah Islam, maka kewajiban utama dalam mengemban dakwah Islamiyah adalah bagaimana upaya agar sistem dan nilai-nilainya itu dapat terwujud dalam kehidupan mereka (isti’naafu alhayti al Islamiyah).
AQIDAH SEBAGAI LANDASAN DAKWAH
Pembahasan aqidah Islam merupakan pembahasan yang paling penting dibandingkan dengan berbagai perkara lainnya. Hal ini disebabkan aqidah merupakan asas, kaidah berfikir, tolok ukur suatu perbuatan, dan standar (acuan) bagi seorang muslim serta masyarakatnya memecahkan berbagai persoalan (problematika) yg terjadi dalam kehidupannya di dunia. Dgn demikian, aqidah menjadi landasan bangunan peradaban manusia, dasar berbagai tonggak kehidupan ditegakkan, tempat keluarnya berbagai aturan & peraturan kehidupan, norma, & tata nilai masyarakat.
Aqidah pula yang menentukan cara dan arah pandang, cita-cita, dan tujuan yang dianut oleh para pemeluknya, diyakini kebenarannya, diperjuangkan, dipertahankan, dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dari peri hidup Rasulullah saw. fakta menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya membina para shahabatnya dengan aqidah yang kuat, tetapi juga membangun masyarakat Islam di Madinah selalu bersandar pada aqidah Islam padahal ayat-ayat tasyri’ (hukum) belum seluruhnya diturunkan. Meskipun demikian Rasulullah saw. menjadikan syahadat Laa Ilaaha Illallahu sebagai asas bagi segalanya, asas kehidupan muslim, asas yang menghubungkan interaksi sesama muslim, asas yang mendasari hubungan sesama manusia, asas untuk menyelesaikan berbagai perkara kezaliman, menyelesaikan perselisihan, asas bagi kekuasaan dan mengatur pemerintahan. Permasalahan ini dapat kita simak dalam Piagam Madinah antara kaum Muhajirin dan Anshar dengan Yahudi dimana antara lain disebutkan: “...Sesungguhnya apabila terjadi kejadian atau perselisihan di antara mereka yang terlibat dalam perjanjian ini, serta dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan maka hal itu harus dikembalikan kepada Allah dan RasulNya...” (Shirah Ibnu Hisyam, Juz I:504).
Rasulullah saw. ketika mewajibkan untuk melakukan jihad fii sabilillah kepada kaum muslimin sebagai suatu cara untuk mempertahankan aqidah Islam dan menyampaikan dakwah Islamiyah, beliau saw. selalu melandasi perintah itu dengan aqidah tauhid seraya bersabda:
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa Ilaaha Illallahu, Muhammad rasulullah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah (nyawa) dan harta benda mereka terlindung dariku, kecuali karena haknya. Dan Allahlah yang menghisab mereka” (HR. Bukhari, Muslim , dan ashhabus sunan).
Aqidah Islam sebagai asas bagi peraturan dan hukum karena Allah swt. telah memerintahkan kaum muslimin untuk merujuk dalam perkara ini terhadap hukum yang diturunkan Allah swt. dan RasulNya saja. Allah swt. berfirman:
“ Maka demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan” (QS. 4:65).
Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa keimanan (aqidah) seorang muslim dan masyarakatnya diukur dari apakah ia bersedia merujuk kepada hukum Allah dan RasulNya ataukah tidak. Hal ini menegaskan bahwa aturan dan peraturan kehidupan manusia harus merujuk dan hanya lahir berasal dari aqidah Islam semata.
TUJUAN DAKWAH ISLAM
Dakwah Islam harus bertujuan
1. Isti’naafu al hayati al islamiyyah (melangsungkan kehidupan Islam) dan lihamli da’wah al Islamiyyah (mengemban dakwah Islam) ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami, dimana seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum syara’. Pandangan hidup yang selalu menjadi fokusnya adalah halal dan haram di bawah naungan al hukmu al islamiy.
2. Di samping itu dakwah Islam harus bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan suatu kebangkitan yang benar (an nahdhah ash shahihah) melalui kebangkitan berfikir umat. Dakwah Islam tersebut berkewajiban untuk berusaha mengembalikan posisi umat pada posisi yang pernah diraihnya, yaitu memiliki peradaban dan budaya yang Islami, serta kondisi masyarakat majemuk yang adil, sejahtera, aman, tentram, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
3. Berkaitan dengan hal itu pula, Dakwah Islam bertujuan untuk menyampaikan hidayah syariat Islam bagi umat manusia; memimpin umat untuk menentang setiap konsepsi2 pemikiran dan hukum yg salah dan zalim secara menyeluruh sehingga Islam dpt meliputi seluruh alam semesta.
AKTIVITAS DAKWAH ISLAM
Aktivitas dakwah Islam adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah situasi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat islami, yaitu dengan mengubah konsepsi-konsepsi yang ada menjadi konsepsi Islam, sehingga kan menjadi opini umum pada masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka yang akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam. Di samping itu juga mengubah perasaan (masyaair) yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam, ridla terhadap apa yang diridlai Allah swt., marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci Allah swt., serta mengubah hubungan/interaksi yang ada di dalam masyarakat menjadi hubungan/interaksi yang islami, berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahan problemanya pun musti berlandakan pada hukum syara’.
Seluruh aktivitas dakwah Islam ini adalah ‘amalun siyasiyun (aktivitas politik). Adapun yang dimaksud dengan politik dalam hal ini adalah ri’aayatusy syu’uunil ummah daakhliyan wa khaarijiyan (memperhatikan urusan-urusan umat, baik dalam dan luar negeri) sesuai dengan hukum syara’. Dakwah Islam ini berkewajiban memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar’i.
Aktivitas-aktivitas yang bersifat politik ini tampak jelas dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran (konsepsi) yang rusak (kapitalisme dan sekularisme, sosialisme, dan komunisme), pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi yang keliru. Aktivitas ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran dan perjuangannya.
Adapun pergolakan pemikiran tersebut dalam terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide/konsepsi pemikiran dan aturan-aturan kufur. Seperti halnya dalam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, aqidah yang rusak, atau pemahaman yang keliru dengan cara menjelaskan kerusakannya dan menampakkan kekeliruannya yang disertai dengan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut.
Adapun perjuangan dapat terlihat dari penentangannya terhadap orang-orang kafir imperialis untuk memerdekan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. Perjuangan ini tampak jelas dalam membela umat, melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka, serta berusaha menggantikannya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak dijalankan kewajibannya terhadap umat, begitu pula halnya jika mereka mengabaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum syara’.
Jadi, kegiatan jamaah dakwah Islam ini secara keseluruhan adalah aktivitas yang berkaitan dengan cara mengemukakan pemikiran-pemikiran Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, dipikul, dan diwujudkan dalam kenyataan kehidupan dan pemerintahan. Hal disebabkan aqidah Islam merupakan aqidah aqliyah (dasar untuk konsepsi pemikiran) dan aqidah siyasiyah yang memancarkan aturan yang dapat memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, dll.
Dakwah dalam rangka mencapai tujuan ini tidak mungkin dilakukan dalam bentuk perorangan bagaimanapun banyaknya aktivitas yang dilakukannya. Dakwah seperti ini harus diemban dan dipikul bersama-sama dalam bentuk jamaah yang terorganisasikan dan terencana. Jamaah dakwah semacam ini paling tidak memenuhi dua syarat, yaitu:
1. harus memiliki persamaan pemikiran (konsepsi) dan perasaan yang berasaskan pada aqidah Islam, dan
2. aktivitas dakwahnya harus berorientasi siyasah semata dan bukan semacam organisasi sosial yang berupaya membangun rumah sakit, sekolah, sarana panti asuhan, atau semacam badan wakaf yang mengelola harta wakaf, begitu pula bukan berbentuk perkumpulan olah raga, kesenian, kepanduan, perkumpulan tarekat, zikir, dan kesufian, dll., walaupun semua kelompok dan organisasi ini bersama-sama mengaku berdakwah dan menyeru kepada Al Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS. 3:104, yaitu:
“Dan haruslah terdapat di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikkan (AL Islam), memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar dan merekalah orang-orang yang beruntung”.
Ayat ini merupakan seruan yang sangat jelas untuk membentuk suatu jamaah dakwah dalam Islam. Ayat inipun memberikan batasan aktivitas dari kelompok dakwah itu pada dua hal, yaitu pertama berdakwah kepada Islam dan kedua melakukan amar ma’ruf dan nahyi munkar di tengah-tengah masyarakat.
Kita mengetahui bahwa syariat Islam telah membebankan pelaksanaan hukum kepada individu dan ulul amri (penguasa) yang tentu saja tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan tanggung jawab yang dibebankan kepada individu. Persoalannya adalah apakah syariat Islam membolehkan adanya jamaah atau kelompok dakwah, partai politik Islam untuk melakukannya? Mengapa syariat Islam membebankan berbagai hukum tertentu kepada kelompok dakwah maupun partai politik Islam secara khusus yang tidak diperuntukkan bagi individu dan atau ulil amri?
Memang benar bahwa keberadaan suatu jamaah atau kelompok dakwah merupakan fardlu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum muslimin. Sebab perintah tersebut ditujukan kepada kaum muslimin di setiap wilayah Islam, yaitu dengan firmanNya:
“Waltakun minkum ummatun… “
“… dan haruslah ada di antara kalian segolongan ummat … “ (QS.3:104)
Lafadz Ummatun pada ayat tersebut di atas tidak membatasi jumlah jamaah atau kelompok gerakan Islam, walaupun ayat itu mewajibkan kaum muslimin untuk membentuk suatu jamaah yang melaksanakan tugas dakwah, sebagaimana yang tertera pada pada ayat di atas. Seandainya telah terbentuk suatu jamaah, maka kewajiban tersebut tidal dibebankan kepada yang lain. Karena itu, tidaklah wajib membentuk dua jamaah. Dengan demikian, bila telah terbentuk suatu jamaah maka tujuan dari ayat tersebut telah terlaksana. Kalau ternyata kemudian muncul jamaah yang kedua atau lebih, maka pembentukkan itu hukumnya mubah (boleh ada). Begitu pula kata “Ulaa-ika (merekalah)” dalam ayat tersebut sesungguhnya adalah isim isyarah (penunjukkan) untuk jamak yang merujuk pada lafadz “ummatun”, yaitu jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok dakwah yang ada semuanya adalah termasuk golongan “muflihuun (orang-orang yang beruntung)”. Jadi, dengan menunjuk kepada lafadz “Ummatun” atau dengan menggunakan redaksi (shighat) jamak berarti boleh terbentuk banyak jamaah.
(Arif B Iskandar, Materi Dasar Islam, Al Azhar Press)
Lazimnya sebuah masyarakat, di dalamnya pasti hidup secara bersama-sama beraneka macam jenis kelompok masyarakat. Ada laki-laki dan wanita; bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua renta. Tentu saja terdapat suku bangsa bahkan bangsa lain. Demikian pula terdapat perbedaan dari segi agama/keyakinan, golongan/kelompok politik, atau organisasi sosial. Di samping terjadinya sebuah kemajemukan anggota suatu masyarakat, tentu saja di dalam masyarakat pun harus terdapat sistem yang mengatur interaksi antaranggota masyarakat, antarmasyarakat dengan penguasanya/pemerintah, antarmasyarakat suatu negeri dengan negeri lainnya. Malah di suatu masyarakat pun dijumpai unsur-unsur emosional yang menjadi ciri khas masyarakat itu, seperti tipologi masyarakat kapitalistik dengan individualisme, liberalisme, transparansi, dll. Hal itu tentu akan berbeda dengan masyarakat sosialis-komunis dan juga Islam. Kenyataan itu merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan sehingga pluralitas masyarakat adalah bagian dari eksistensi kehidupan masyarakat itu sendiri bahkan bagian dari penciptaan manusia itu sendiri. Perhatikan firman Allah swt. berikut ini:
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
(QS.Al Hujurat: 13)
Berdasarkan ayat ini, kita dpt memahami bahwa pluralitas sebuah masyarakat merupakan fakta yg tdk dapat terelakan dlm kehidupan manusia. Keadaan perbedaan dari jenis kelamin, usia, kelompok atau golongan, suku, bangsa, dan bahkan agama merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal itu merupakan gambaran dari keberadaan fitrah manusia yang memang berkecenderungan untuk hidup dalam suatu komunitas. Berkaitan dengan pluralitas ini, ternyata Islam tidak menolak hal itu. Bahkan Islam tidak mengenal 100% anggota masyarakatnya menganut agama Islam, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta kefitrahan manusia dan tidak sesuai pula dgn firman Allah SWT., yaitu:
“Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua manusia yang ada di muka bumi itu seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya?
(QS. Yunus:99)
Sejak masa Rasulullah saw. saat menegakkan sebuah masyarakat Islam di Madinah maka faktanya merupakan masyarakat yg di dalamnya hidup berbagai kelompok masyarakat yg berbeda agama/keyakinan, golongan, suku bangsa/ras, dan perbedaan lainnya. Di kota Madinah hidup orang-orang Yahudi dari suku Qainuqa, Nadhir, dan Quraidhah. Belum lagi terdapat qabilah Aus dan Khazraj, serta kaum muhajirin dari Makkah yg berasal dari berbagai anak suku Quraisy. Begitu pula ketika peradaban Islam masuk ke daerah2 Afrika Utara, Andalusia (Portugis, Spanyol, dan sebagian Perancis), Balkan, Asia Kecil, Asia Tengah sampai wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Burma, & kawasan perbatasan dgn Xinjiang (Cina). Daerah2 tersebut kaya dgn ratusan suku bangsa maupun ras, juga keyakinan/agama (Hindi, Budha, Nasrani, Yahudi, Zoroaster, dll). Namun pluralitas tsb dibiarkan ada dan hidup sebagai sebuah kenyataan dan fakta yg tdk mungkin dielakkan.
Dgn demikian, pluralitas merupakan hal yg diterima, dihadapi, diatur secara adil mekanismenya & interaksinya agar menjadi dinamika masyakat yg positif dan bukan potensi negatif yg melahirkan anarkhisme massal dan chaos. Masyarakat kapitalisme (negara-negara Eropa Barat dan Amerika), masyarakat sosialisme-komunisme (negara-negara Blok Timur), maupun masyarakat Indonesia atau negeri-negeri lainnya menghadapi kenyataan yang sama, yaitu pluralitas masyarakat.
Jadi, kenyataan tentang madsyarakat itu dimanapun sama saja. Perbedaan yang fundamental dari masing-masing tipe masyarakat tersebut terletak pada jenis sistem mekanisme yang mengatur interaksi anggota-anggota masyarakat. Yang paling penting adalah sistem mekanisme itu haruslah benar dan adil, sehingga dapat dijaga dan dipelihara dengan tegas oleh negara. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sebuah negeri atau peradaban akan ditimpa malapetaka kehancuran masyarakatnya hanya disebabkan tidak memiliki sistem yang shohih (benar) yang dapat mengatur interaksi anggota-anggota masyarakatnya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia.
Sebuah kenyataan yg ironis di Indonesia adalah terjadinya upaya utk menjauhkan masyarakat dari kenyataan kemajemukkan masyarakat serta keharusan adanya sistem yg mengatur mereka sehingga muncullah istilah SARA dgn tujuan terciptanya toleransi, kerjasama, maupun kerukunan hidup beragama maupun masyarakat. Padahal kenyataan tentang hal itu adalah bahwa masyarakat sendiri buta tentang hak2 mereka & kewajibannya, malah justru mereka tdk memahami bagaimana negara bersikap terhadap perselisihan yg berujung pada masalah SARA. Pada akhirnya kerukunan dan toleransi ng terjadi hanyalah kerukunan dan toleransi semu, disebabkan ketakutan diruduh menyulut isu SARA. Ketika sendi-sendi masyarakat hancur, rasa takut masyarakat menjadi hilang, potensi konflik pun berubah menjadi amuk massa dan kerusuhan tidak terelakkan.
Oleh sebab itu, sekali lagi perbedaan yang asasi sebuah masyarakat terletak pada Sistem Nilai apa yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Jadi, pluralitas merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Di dalam Islam keberadaan pluralitas itu dapat melahirkan ikatan persaudaraan yang kokoh. Hal ini disebabkan Islam memandang semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Islam tidak membedakan manusia dari sisi bangsa, suku bangsa, warna kulit, dan bahasa. Perbedaan seorang manusia dalam Islam disebabkan perbedaan tingkat ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, dan amal salehnya.
TIPOLOGI MASYARAKAT ISLAM
Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersandar pada aqidah dan aturan-aturan Islam yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai konsepsi kehidupannya, konstitusi pemerintahannya, sumber hukumnya, serta penentu arahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidaklah mengherankan, di dalam ajaran dan hukum-hukum Islam sarat dengan prinsip-prinsip keadilan yang pernah ditarapkan sejak masa Rasulullah saw. Ha ini tidak lan karena kesempurnaan Islam yang berasal dari Dzat Yang maha Adil dan Sempurna, sebagaimana firmannya:
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu (Islam) dan telah Kucukupkan nikmatKu kepadamu, dan telah Kuridlai Islam menjadi agama bagimu” (QS. Al Maidah:3)
Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Islam merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi ummat Islam dengan disempurnakannya agama mereka yang tidak lagi membutuhkan agama (ajaran, sistem hidup, sumber hukum) yang lain. Juga tidak lagi membutuhkan Nabi selain Nabi Muhammad saw. Hal ini pula yang menyebabkan Rasulullah Muhammad saw menjadi nabi akhir zaman dan pamungkas yang dibangkitkan untuk manusia dan jin, yang tidak ada hukum halal dan haram kecuali yang dihalalkan dan diharamkan Allah dan tidsak ada agama kecuali yang disyariatkan Allah (Tafsir Ibnu Katsir, juz II: 18).
Meskipun demikian, hal ini tidak berarti masyarakat Islam memvonis mati setiap unsur lain di dalam masyarakatnya yang kebetulan memeluk agama selain Islam. Perlu diketahui bahwa makna keadilan dalam ayat di atas berlaku umum bagi siapapun dalam arti lintas warna kulit, bahasa, ras, suku, bangsa, maupun agama. Untuk itulah Islam memberikan landasan kuat berupa sikap yang ditegaskan dalam firman Allah swt.:
“Allah tidak melarang kamu (kaum muslimin) untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil..”
Allah swt. menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah saw. sebagai rahmatan lil ‘alamiin (rahmat bagi seluruh alam). Kehadiran Rasulullah saw. dengan membawa wahyu Allah (Al Quran) dan perilaku beliau dibimbing wahyu tersebut telah menjadikan perilaku beliau, tutur katanya sebagai hukum syara’ dan teladan bagi manusia.
“Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (QS. Al Anbiya: 107).
Selain itu, kesempurnaan dan luasnya cakupan yang terdapat dalam Islam menjadikan tidak ada satu perkarapun yang luput dari nilai dan hukumnya, sehingga hal tersebut menunjukkan ketelitian, keagungan, kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur manusia dan alam semesta. Allah swt. berfirman:
“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. An Nahl: 89).
Berdasarkan hal ini, maka seorang muslim tidak selayaknya berpaling dan beralih kepada aturan dan nilai yang lain. Apalagi jika sistem hukum tersebut merupakan produk manusia yang sarat dengan kelemahan dan keterbatasan. Jika Allah swt. telah memberikan kepada kita aturan kehidupan sempurna dan lengkap maka tdk boleh bagi seorang muslim berpaling dari aturanNya itu.
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan (hukum), akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasulNya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata” (QS. Al Ahzab:36)
Oleh sebab itulah, siapapun orangnya, apapun juga jabatannya, selama ia seorang mukmin yang meyakini pada kebenaran dan kesempurnaan hukum Allah maka wajib baginya untuk menerapkan dan mengikuti aturan yang telah Allah tentukan.
“Maka putuskanlah perkara atas mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (QS. Al Maa-idah: 48)
Imam Al Qasimiy dalam kitab Mukhtashar Tafsir Al Quran menyatakan bahwa pengertian “fahkum bainahum bimaa anzalallahu” tersebut bermakna diterapkan pula di tengah ahlul kitab jika mereka merujuk kepadamu (Muhammad). Imam Nasafiy menyatakan: “Allah swt. mengingatkan tentang diturunkannya Taurat kepada Musa as. kemudian diturunkannya Injil kepada Isa as., setelah itu diturunkannya Al Quran kepada Muhammad saw. dan hal itu bukan sekdar untuk didengar saja, melainkan untuk diterapkan” (Perhatikan kitab Mukhtashar min Mahaasini at Takwil karya Imam Al Qasimiy).
Demikianlah, setiap muslim berkewajiban memperlakukan seluruh manusia dengan kebajikan dan keadilan, meski mereka tidak beragama Islam, selama mereka tidak memerangi, membuat makar, dan memusuhi kaum muslimin.
JAMINAN ISLAM TERHADAP NON-MUSLIM
Dalam ajaran Islam keberadaan warga masyarakat nonmuslim yang berada dalam lingkungan kehidupan masyarakat Islam disebut dengan istilah ahlu Dzimmah. Dzimmah memiliki pengertian perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka disebut sebagai ahlu dzimmah disebabkan mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan RasulNya, serta jamaah kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan Islam dan sistemnya. Jadi mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin berdasarkan pada aqad dzimmah. Orang-orang nonmuslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain yang beragama Islam, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Aqad dzimmah ini berlaku selamanya, yang mengandung arti membolehkan orang-orang nonmuslim tetap memeluk agama mereka sekaligus menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara. Kewajiban mereka adalah hanya menunaikan jizyah (semacam pajak pertahun bagi yang mampu), tunduk pada aturan-aturan Islam sepanjang tidak berhubungan langsung dengan perkara-perkara agama dan ibadah mereka.
Adapun hak-hak nonmuslim yang dijamin Allah dan RasulNya, antara lain:
1. Hak (Jaminan) Perlindungan.
Hak ini meliputi perlindungan dari serangan eksternal maupun kezaliman internal sehingga mereka merasa aman dan tentram. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang bertindak dzalim terhadap seseorang yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslimin atau membebaninya lebih dari batas kemampuannya, atau mengambil sesuatu dengan tanpa keridlaannya, maka akulah yang akan menjadi lawan si dzalim itu pada hari Qiamat” (HR. Abu Daud dan Baihaqi dalam Sunan Al Kubra, juz V:205). Imam Qarafiy Al Malikiy dalam kitab Al Furuq, juz III:14-15) menyatakan bahwa: “...Apabila orang kafir datang ke negeri kita hendak mengganggu orang-orang yang berada dalam perlindungan aqad dzimmah maka wajib atas kita menghadang dan memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan kita harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah dan dzimmah rasulNya”. Khalifah Umar bin Khatthab sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tarikh Thabariy, juz IV: 218, selalu bertanya kepada orang-orang yang datang dari daerah-daerah tentang keadaan ahlu dzimmah, karena beliau khawatir ada di antara kaum muslimin yang menimbulkan gangguan terhadap mereka. Lalu orang-orang yang datang itu menjawab: “Tidak ada sesuatu yang kami ketahui melainkan perjanjian itu dijalankan sebaik-baiknya oleh (penguasa daerah) kaum muslimin”
Perlindungan (Jaminan) nyawa dan badan. Nyawa atau darah para ahlu dzimmah dipelihara dan dijamin keselamatannya. Oleh sebab itu, pembunuhan atas nonmuslim diharamkan dalam Islam. Berkaitan dengan ini Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (orang yang terikat perjanjian dengan masyarakat kaum muslimin) maka ia tidak akan mencium harumnya surga, sedangkan harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun” (HR. Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Diriwayatkan pula bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah memerintahkan seorang muslim untuk dihukum qishash (dihukum bunuh) karena ia membunuh non-muslim (ahlu dzimmah). Namun sebelum hal itu terlaksana, datang keluarga korban memaafkannya. Lalu Ali ra. bertanya: “Jangan-jangan ada orang yang mengancam atau menakut-nakuti engkau”. Mereka menjawab, “Tidak, namun aku fikir pembunuhan itu tidak akan menghidupkan kembali saudaraku, maka berilah saja aku tebusan (diyat) dan aku rela sepenuhnya”. Ali pun lalu berkata: “Engkau lebih tahu, barang siapa terikat dzimmah kami, maka darahnya sama seperti darah kami (kaum muslimin) dan diyatnya seperti diyat kami”. (HR. Thabrani dan Baihaqi dalam Sunan al Kubra, juz VIII: 34)
2. Perlindungan (Jaminan) terhadap harta benda.
Imam Abu Yusuf dalam kitabnya Al Kharaj: 72 menukil riwayat mengenai perjanjian Nabi saw. dengan orang-orang Nasrani Najran: “Bagi orang-orang Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan Allah & dzimmah Muhammad, Nabi dan RasulNya atas harta benda mereka, tempat peribadatan serta apa saja yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik sedikit maupun banyak”
3. Perlindungan (Jaminan) atas kehormatan
Islam menjamin mereka atas kehormatan dan harga diri. Siapapun tidak boleh mencaci maki seorang dzimmi atau mengajukan tuduhan palsu, menjelek-jelekkannya, menggunjingkan dengan ucapan yang tidak disukainya, dan lain-lain. Imam Qarafiy dalam kitab Al Furuuq, juz III: 14, menyatakan: “Aqad dzimmah mewajibkan berbagai hak utk mereka, sebab mereka ada dlm lindungan kita, penjagaan kita, dzimmah kita, dzimmah Allah dan RasulNya, serta agama Islam. Maka barang siapa melakukan pelanggaran atas mereka meski satu kata busuk atau gunjingan maka ia berarti menyia-nyiakan dzimmah Allah, RasulNya, serta dzimmah Islam”.
4. Jaminan hari tua dan terbebas kemiskinan (Jaminan Ekonomi)
Orang-orang nonmuslim dalam masyarakat Islam berhak atas jaminan hidup, apalagi jika mereka dalam keadaan fakir dan miskin. Sebab, seorang kepala negara merupakan pemimpin atas seluruh rakyatnya dan ia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya terhadap rakyatnya. Rasulullah bersabda: “Seorang imam (kepala negara) itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Muslim). Berkenaan dengan hal ini Umar bin Khatthab ra. pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang tengah mengemis. Ketika ditanyakan padanya, ternyata usia dan kebutuhan hidup mendesaknya untuk berbuat itu. Maka Umar segera membawanya pada bendahara Baitul maal (kas negara) dan memerintahkan agar ditetapkan bagi orang tua itu dan orang-orang seperti dia uang dari baitul mal (kas negara) yang mencukupi hidup mereka. Lalu Umar berkata: “Kita telah bertindak zalim terhadapnya, menerima pembayaran jizyah ketika ia masih muda, kemudian menelantarkannya dikala telah lanjut usia” (Perhatikan kitab Al Kharaj: 26). Dalam aspek ekonomi (perdagangan) warga nonmuslim diberikan keleluasaan untuk berusaha dan beraktivitas sebagaimana yang terdapat bagi kaum muslimin. Hanya saja, melakukan perbuatan riba, suap, KKN, dumping, menimbun, curang dan menipu dalam transaksi yang terjadi diharamkan untuk dilakukan bagi mereka sebagaimana hal itu juga berlaku bagi kaum muslimin. Perkara ini dapat kita perhatikan bagaimana Rasulullah saw. ketika menulis surat kepada orang-orang majusi Hijr: “... Hendaklah kalian meninggalkan riba atau jika tidak besiap-siaplah untuk menerima pernyataan perang dari Allah dan RasulNya”. Merekapun dapat menjadi pegawai negeri dalam jabatan-jabatan yang terkait dengan sains-teknologi, manajemen dll.
5. Jaminan kebebasan beragama
Kebebasan beragama dan beribadah bagi orang-orang nonmuslim adalah wajib, sebagaimana firman Allah swt. :
“Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya ?” (QS. Yunus:99).
Pada saat Umar bin Khaththab ra. memasuki kota Al Quds (Yerusalem/Illiya), beliau membuat perjanjian dnegan orang-orang Nasrani di kota itu. Adapun bunyi sebagian teksnya adalah: “Inilah janji perlindungan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Iliya, yaitu keamanan bagi mereka harta benda, gereja-gereja, salib-salib, serta egala kepeluan peribadatan. Bangunan gereja mereka tidak akan diduduki, dirobohkan, ataupun dikurangi luasnya, diambil salib salib-salibnya, atau apapun dari harta mereka. Tidak pula mereka akan dipaksa meninggalkan agama mereka ata diganggu dnegan suatu gangguan dan tidak akan dobolehkan seorangpun dari kaum Yahudi bertempat tinggal di Iliya bersama mereka (Nasrani) ” (perhatikan Tarikh Thabariy, juz III: 609). Satu-satunya yang diminta Islam adalah mereka mampu menenggang perasaan dan ibadah kaum muslimin dan menjaga kesucian Islam.
(Arif B Iskandar, Materi Dasar Islam, Al Azhar Press)
Realitas muhasabah yang dilakukan oleh para shahabat ra terhadap para penguasa. Apabila kita meneliti secara jernih dan mendalam realitas muhasabah hukam yang dilakukan oleh shahabat ra, dapatlah disimpulkan bahwa mereka melakukan muhasabah dengan berbagai macam cara, tidak dengan satu cara saja. Riwayat-riwayat berikut ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara-cara muhasabah yang mereka lakukan.
· Di dalam Kitab Al Bidayah wa An Nihayah, juz 8, hal. 217, disebutkan bahwasanya Imam Al Huda al-Husain bin 'Ali ra, pemimpin pemuda ahlul jannah, memisahkan diri (khuruj) dari penguasa fajir Khalifah Yazid bin Mu'awiyyah. Imam Husain ra dibai'at oleh penduduk Kufah pada tahun 61 H. Beliau ra juga mengutus anak pamannya, Muslim bin 'Aqil ra untuk mengambil bai'at penduduk Kufah untuk dirinya. Dan tidak kurang 18 ribu orang membai'at dirinya. Dan di dalam sejarah, tak seorang pun menyatakan bahwa Imam Husain ra dan penduduk Kufah pada saat itu termasuk firqah (kelompok) yang sesat )".[Al Bidayah wa An Nihayah, juz 8/217] Inilah cara yang dilakukan oleh Imam Husain bin 'Ali ra untuk mengoreksi (muhasabah) kepemimpinan Yazid bin Mu'awiyyah.
· Sebelum Imam Husain bin 'Ali ra, kaum Muslim juga menyaksikan Ummul Mukminin 'Aisyah ra yang memimpin kaum Muslim untuk khuruj dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Inilah cara Ummul Mukminin 'Aisyah ra mengoreksi Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Hingga akhirnya, meletuslah peperangan yang sangat besar dan terkenal dalam sejarah umat Islam, Perang Jamal.
· ’Abdullah bin Handzolah ra dan sebagian penduduk Madinah mendatangi Yazid bin Mu’awiyyah ra untuk menasehatinya. Namun, nasehat itu tidak bermanfaat bagi Yazid. Akhirnya mereka kembali ke Madinah dan memisahkan diri dari Yazid bin Mu’awiyyah. Lalu mereka membai’at kepada ’Abdullah bin al-Zubair ra. Penduduk Madinah pun menyetujui mereka. Lalu, meletuslah perang al-Harrah, pada bulan Dzul Hijjah 63 H. [Lihat Imam Ibnu Atsir, Usud al-Ghaabah, juz 2/100, bab ’Abdullah bin Handzolah ra]. Kita tidak pernah menjumpai seorang shahabat ataupun ulama-ulama besar yang menyatakan bahwa ’Abdullah bin Handzolah ra dan penduduk Madinah yang mengikuti beliau termasuk kelompok sesat dan menyimpang dari Islam.
· ’Abdullah bin Zubair ra dengan shahabat-shahabatnya juga memisahkan diri setelah kematian Yazid bin Muawiyyah. Lalu, beliau ra meminta agar kaum Muslim membai’at dirinya. Mayoritas kaum Muslim pada saat itu membai’at beliau, kecuali orang-orang Yordan. Dengan demikian, beliau sah disebut sebagai Amirul Mukminin. Namun, kepemimpinan beliau berakhir setelah diperangi oleh ahlul bughat, Marwan bin al-Hakam.[Imam ’Ali bin Ahmad bin Sa’id Hazm al-Andalusiy (Ibnu Hazm al-Dzahiriy), Jaami’ al-Siirah wa Khams Rasaail Ukhra, juz 1/358]
· ’Abdurahman bin al-Asy’ats juga memisahkan diri dari al-Hajjaj. Beliau juga memisahkan diri dari ’Abd al-Malik bin Marwan. ’Abdurrahman bin al-Asy’ats ra didukung oleh ulama-ulama terpilih dan terkemuka dari kalangan kaum Muslim, yakni Sa’id bin Jabir –yang akhirnya terbunuh--, Imam Mufassir al-Mujahid radliyallahu ta’ala ’anhu, Imam Asy Sya’biy, dan ulama-ulama lainnya.[ Imam Ibnu Jauziy, al-Muntadzam, juz 2/319, dan kitab-kitab sirah terkemuka lainnya]
· Ketika Umar bin Khaththab ra berkhuthbah di hadapan kaum Muslim dan melarang wanita Muslimah menetapkan mahar terlalu mahal, maka, beliau segera dikritik oleh seorang wanita. Lalu Umar mengatakan bahwa wanita benar, sedangkan Umar yang salah. [HR. Imam Baihaqiy, dengan sanad mursal jayyid]. Jikalau menasehati penguasa harus rahasia, niscaya seorang wanita terlarang menasehati penguasa, karena terkena hukum khalwat. Padahal, baik laki-laki dan wanita diperintahkan untuk melakukan amar makruf nahi ’anil mungkar, termasuk melakukan muhasabah lil hukkam.
· Pada saat Umar bin Khaththab ra mengenakan baju dari kain Yaman yang di dapat dari harta ghanimah. Beliau ra kemudian berkhuthbah di hadapan para shahabat dengan baju itu, dan berkata, "Wahai manusia dengarlah dan taatilah..." Salman Al Farisi ra, seorang shahabat mulia berdiri seraya berkata kepadanya, "Kami tidak akan mendengar dan mentaatimu". Umar berkata, "Mengapa demikian?" Salman menjawab, "Dari mana kamu mendapat pakaian itu, sedangkan kamu hanya mendapat satu kain, sedangkan kamu bertubuh tinggi? Beliau menjawab, "Jangan gesa-gesa, lalu beliau memanggil, "Wahai 'Abdullah". Namun tidak seorang pun menjawab. Lalu beliau ra berkata lagi, "Wahai 'Abdullah bin Umar..". 'Abdullah menjawab, "Saya wahai Amirul Mukminin". Beliau berkata, "Bersumpahlah demi Allah, apakah kain yang aku pakai ini kainmu? Abdullah bin Umar menjawab, "Demi Allah, ya". Salman berkata, "Sekarang perintahlah kami, maka kami akan mendengar dan taat". ['Abdul 'Aziz Al Badriy, Al-Islam bain al-'Ulama' wa al-Hukkam (Hitam Putih Wajah Ulama dan Penguasa.terj), hal. 70-71]
· Amirul Mukminin Mu'awiyyah berdiri di atas mimbar setelah memotong jatah harta beberapa kaum Muslim, lalu ia berkata, "Dengarlah dan taatilah..". Lalu, berdirilah Abu Muslim Al Khulani mengkritik tindakannya yang salah, "Kami tidak akan mendengar dan taat wahai Mu'awiyyah!". Mu'awiyyah berkata, "Mengapa wahai Abu Muslim?". Abu Muslim menjawab, "Wahai Mu'awiyyah, mengapa engkau memotong jatah itu, padahal jatah itu bukan hasil jerih payahmu dan bukan pula jerih payah ibu bapakmu? Mu'awiyyah marah dan turun dari mimbar seraya berkata kepada hadirin, "Tetaplah kalian di tempat". Lalu, dia menghilang sebentar dari pandangan mereka, lalu keluar dan dia sudah mandi. Mu'awiyyah berkata, "Sesungguhnya Abu Muslim telah berkata kepadaku dengan perkataan yang membuatku marah. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Kemarahan itu termasuk perbuatan setan, dan setan diciptakan dari api yang bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia mandi". Sebenarnya saya masuk untuk mandi. Abu Muslim berkata benar bahwa harta itu bukan hasil jerih payahku dan bukan pula jerih payah ayahku, maka ambillah jatah kalian".[Hadits ini dituturkan oleh Abu Na'im dalam Kitab Al-Khiyah, dan diceritakan kembali oleh Imam Al Ghazali dalam Kitab Al Ihya', juz 7, hal. 70]
· Seorang ulama besar, Syaikh Mundzir bin Sa'id mengkritik sangat keras Khalifah Abdurrahman An Nashir Lidinillah ra yang telah menguras harta pemerintahan untuk mempermegah dan memperindah kota Az Zahra. Ulama besar ini mengkritik sang Khalifah dalam khuthbah Jum'atnya secara terang-terangan di depan Khalifah An Nashir dan dihadiri orang penduduk kota Az Zahra. [Abdul Hamid Al Ubbadi, Min Akhlaq al-'Ulamaa', Majalah Al Azhar, Ramadhan, 1371 H]
· Dalam Kitab Qalaaid Al Jawaahir disebutkan bahwasanya Syaikh Abdul Qadir Al Kailaniy berdiri di atas mimbar untuk mengkritik dan memberikan nasehat kepada Gubernur Yahya bin Sa'id yang terkenal dengan julukan Abnu Mazaahim Adz Dzaalim Al Qadla. Syaikh Abdul Qadir Al Kailaniy berkata, "Semoga orang Islam tidak dipimpin oleh oirang yang paling dzalim; maka apa jawabanmu kelak ketika menghadap Tuhan semesta alam yang paling pengasih? Gubernur itu gemetar dan langsung meninggalkan apa yang dinasehatkan kepadanya". [Qalaaid Al Jawaahir, hal. 8]
· Sulthan al-'Ulama, Al 'iz bin Abdus Salam telah mengkritik Raja Ismail yang telah bersekongkol dengan orang-orang Eropa Kristen untuk memerangi Najamuddin bin Ayyub. Ulama besar ini tidak hanya membuat fatwa, tetapi juga mengkritik tindakan Raja Ismail di depan mimbar Jum'at di hadapan penduduk Damaskus. Saat itu Raja Ismail tidak ada di Damaskus. Akibat fatwa dan khuthbahnya yang tegas dan lurus, Al 'Iuz 'Abdus Salam dipecat dari jabatannya dan dipenjara di rumahnya. [As Subki, Thabaqat, dan lain-lain]
Kisah-kisah di atas menunjukkan bagaimana cara para ulama shalih dan mukhlish menasehati penguasa-penguasanya. Kisah-kisah semacam ini sangat banyak disebut di dalam kitab-kitab tarikh. Mereka tidak segan-segan untuk menasehati para penguasa menyimpang dan dzalim secara terang-terangan, mengkritik kebijakannya di mimbar-mimbar terbuka, maupun fatwa-fatwanya.
Lalu, bagaimana bisa dinyatakan bahwa menasehati penguasa haruslah dengan empat mata saja, sementara ulama-ulama yang memiliki ilmu dan ketaqwaannya justru memilih melakukannya dengan terang-terangan dan terbuka?
b. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang sirriyatun nashihah, sesungguhnya, hadits ini lemah, sehingga tidak layak dijadikan hujjah. Seandainya hadits ini shahih, hadits ini juga tidak bisa mentakhshish keumuman hukum menasehati secara terbuka dan terang-terangan. Adapun pembahasan mengenai hadits ini akan diurai secara panjang lebar pada bab XIII
Argumentasi-argumentasi di atas menunjukkan bahwa mengoreksi penguasa hukum asalnya adalah dilakukan secara terang-terangan. Hanya saja, seseorang diberi pilihan untuk menasehati penguasa secara rahasia maupun terang-terangan. Adapun kapan seorang Muslim menasehati penguasa secara terang-terangan dan kapan dengan cara sembunyi, hal itu tergantung dari keadaan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jika penyimpangan penguasa tersebut berkaitan dengan kebijakannya yang bisa mengakibatkan kesesatan, kesengsaraan, dan penderitaan umat, maka, kejahatan itu harus diungkap secara terbuka, agar umat terhindar dari kebijakan jahat tersebut. Adapun jika penyimpangan penguasa itu berkaitan dengan kejahatan dan dosanya secara pribadi, maka menasehatinya lebih baik dilakukan dengan rahasia untuk menjaga kehormatan dirinya, kecuali jika penguasa itu sudah tidak malu-malu lagi dengan kemaksiyatan dirinya.
(dinukil dari Buku Revolusi Dunia Islam, karya Syamsudin Ramadhlan, Al Azhar Press)
Kekerasan, sebuah kosakata yang cukup populer dan aktual dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan; bahkan telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang katanya ‘modern’, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme—yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan—justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan.
Setiap tahunnya (sejak tahun 1981), pada tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati hari internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hari itu merupakan momen untuk menguatkan gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Di Indonesia, sejumlah organisasi perempuan memperingati hari ini dengan melakukan kampanye, salah satunya, yang menjadi agenda, adalah membangun kesadaran dalam menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Catatan tahun 2004, misalnya, menyebut 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau di-monitoring.
Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman.
Dari fakta-fakta yang kita saksikan, dapat disimpulkan bahwa ideologi atau pandangan hidup yang dianut dan dikembangkan oleh negeri-negeri di dunia ini—yang notabe adalah produk manusia—telah gagal memberikan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena mereka telah memisahkan kehidupan dari agama yang dianutnya; mereka telah melakukan sekularisasi, yakni menjadikan agama hanya berhak mencampuri urusan ritual semata, sedangkan pengaturan urusan yang bersifat duniawi diserahkan kepada mereka masing-masing.
Dengan kondisi seperti ini wajar jika tindakan kekerasan tidak semakin berkurang, apalagi hilang sama sekali, tetapi justru semakin merajalela. Tentu keadaan ini menambah resah dan gelisah masyarakat. Apalagi negara yang seharusnya berkewajiban menjamin rasa aman ternyata tidak mampu menciptakan rasa aman tersebut di tengah-tengah masyarakat.
Di Indonesia sendiri Pemerintah telah meratifikasi konvensi tentang ‘Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi melalui UU No. 7 tahun 1984, yang diperkuat oleh Deklarasi PBB tentang ‘Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan’ (20 Desember 1998). Terakhir, pada Konferensi Perempuan Internasional di New York, ditandatangani Konvensi Internasional tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (awal Maret 2000). Akan tetapi, karena situasi sosial-politik yang serba tidak jelas, justru sering muncul kekhawatiran masyarakat, terutama kaum perempuan, yang sering menjadi korban kekerasan.
Siapakah yang salah?
Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan—yang mereka bahasakan dengan kekerasan berbasis jender—merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat patriarki (sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki). Menurut mereka, di Indonesia sendiri kekerasan berbasis jender ini sudah berlangsung dari masa kerajaan dulu hingga masa sekarang, dengan pelembagaan kekerasan jender yang berbeda-beda tetapi dengan norma yang relatif tidak berbeda dari waktu ke waktu, yaitu dengan berlakunya norma kepatuhan dan komoditi di tengah-tengah masyarakat (Jurnal Perempuan, ed. 09).
Kaum feminis berpendapat, setidaknya ada 3 karakteristik kekerasan berbasis jender di Indonesia. Pertama: mempunyai fungsi melembagakan norma kepatuhan terhadap figur yang lebih kuat atau superior. Melalui norma ini, hirarki sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai yang didasarkan pada kelembagaan jenis kelamin (jender) dapat dipelihara. Kedua: bentuk-bentuk kekerasan sosial merupakan bagian dari taktik yang dipergunakan demi penghancuran dan penundukan musuh atau lawan politik. Ketiga: perkosaan dan pelecehan sosial merupakan senjata kekuatan laki-laki untuk menaklukan perempuan.
Keadaan-keadaan inilah yang mereka anggap semakin memperkokoh ketidakadilan sistemik terhadap perempuan. Apalagi kebijakan pembangunan dalam seluruh aspeknya selama ini lebih banyak memihak kepada laki-laki. Adapun kebijakan yang berkenaan dengan perempuan cenderung mengarah pada pemberdayaan perempuan sebagai ibu dan istri saja. Akhirnya, posisi perempuan semakin terpinggirkan, terutama dalam hak-hak sosial, ekonomi dan politik; mereka selalu menjadi orang nomor dua setelah laki-laki, baik dalam sektor privat (keluarga) maupun publik (masyarakat). Kondisi ini sering berujung pada penuduhan terhadap Islam yang dianggap lebih memihak laki-laki dan bersifat misoginis (membenci perempuan).
Inilah yang, menurut mereka, menjadi penyebab maraknya kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Mereka bahkan menuduh bahwa sebagian hukum Islam turut mendukung langgengnya budaya kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, seperti hukum Islam seputar kebolehan seorang suami berpoligami, wajibnya seorang istri meminta izin suami ketika keluar rumah, kebolehan suami memukul istrinya ketika ia nusyûz, atau keharusan seorang istri melayani suaminya ketika ia menginginkannya, dan lain-lain. Benarkah demikian?
Dalam pandangan Islam, kekerasan adalah tindakan-tindakan kriminal/kejahatan (jarîmah) yang terjadi pada seseorang. Kejahatan adalah tindakan melanggar peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabb-nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia yang lain (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-’Uqûbât). Kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga, merupakan bentuk kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan tercela (al-qabîh) yang ditetapkan hukum syariah, sedangkan al-qabîh adalah apa saja yang dicela oleh Asy-Syâri‘ (Allah Swt.). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika telah ditetapkan oleh syariah sebagai perbuatan tercela. Inilah tolok ukur untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk kejahatan atau tidak. Tolok ukur ini tidak ada hubungannya dengan apakah suatu kejahatan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan; tidak pula ada hubungannya dengan masalah jender.
Seorang suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti (melakukan qadzaf), misalnya, akan dikenai sanksi, yaitu dihukum dengan 80 kali cambukan (QS an-Nur [24]: 4). Seorang suami yang tidak memberikan nafkah bagi anak-anak dan istrinya, sedangkan ia dalam keadaan lapang (memiliki penghasilan yang memadai), akan dipaksa oleh negara untuk menafkahi anak-istrinya itu. Jika tidak mau, ia juga akan dikenai sanksi. Dalam dua kasus ini, ia dikenai hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum/tindakan kriminal. Sebaliknya, seorang suami yang berpoligami tidak akan dipandang melakukan tindakan kejahatan, tidak bisa pula ia dipandang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan atau KDRT. Sebab, Islam memang membolehkan suami berpoligami, asalkan tidak lebih dari 4 istri (QS an-Nisa’ [4]: 3). Karena itu, dalam Islam, suami yang berpoligami tidak akan diberi sanksi. Keharusan seorang istri melayani suaminya ketika ia memintanya juga bukan merupakan tindakan kekerasan/KDRT sebagaimana yang dituduhkan para feminis. Sebab, Allah memang memerintahkan hal demikian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
«إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ»
Jika seorang laki-laki memanggil istrinya agar memenuhi hajatnya maka hendaklah istrinya itu mendatangi suaminya meskipun ia sedang berada di atas punggung unta. (HR at-Tirmidzi).
Sebaliknya, ketika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka, maka hal ini terkategori ke dalam tindakan kekerasan terhadap istri. Hal yang sama berlaku ketika seorang istri menyakiti suami dengan memukulnya hingga terluka. Dalam dua kasus ini, Islam akan memberikan sanksi kepada pelakunya, baik si istri ataupun suami. Demikian pula tindakan menyakiti anak dengan memukulnya hingga terluka, apakah itu dilakukan oleh ayah atau ibu. Tindakan ini termasuk kejahatan. Karena itu, Islam akan memberikan sanksi kepada kedua pelakunya.
Abdurrahman al-Maliki menjelaskan, bahwa penyerangan terhadap anggota tubuh, siapapun yang melakukannya, akan dikenai sanksi dengan kewajiban membayar diyat/denda 100 ekor unta, bergantung pada organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenai sanksi 100 ekor unta. Satu biji mata, satu kaki, setengah diyat (50 ekor unta); luka sampai ke tulang dan mematahkannya, 15 ekor unta; dan sebagainya. Itulah di antara bentuk kekerasan yang dilarang dalam Islam.
Telah kita pahami bahwa yang menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk ke dalam kejahatan/kekerasan atau tidak adalah apakah perbuatan tersebut melanggar aturan Allah atau tidak. Allah Swt., misalnya, telah memerintahkan kepada orangtua untuk memukul anaknya yang belum mau melaksanakan shalat padahal telah berusia sepuluh tahun, sebagaimana sabda Nabi saw. yang dituturkan oleh Ibnu Amr bin al-Ash:
«مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»
Suruhlah anak-anak kalian menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Jika mereka sudah berusia sepuluh tahun maka pukullah mereka, jika tidak mau melaksanakan shalat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (HR Hakim dan Abu Dawud).
Allah juga telah mengizinkan suami untuk memukul istrinya yang melakukan nusyûz, sebagaimana firman-Nya:
]وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً[
Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyûz-nya, hendaklah kalian menasihatinya, dan pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. (QS an-Nisa’ [4]: 34).
Kedua tindakan ‘kekerasan’ seperti di atas tentu tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan (jarîmah). Sebab, Allah memang telah membolehkannya, sebagaimana disebutkan dalam nash-nash di atas.
Hanya saja harus dipahami, bahwa pukulan yang ditimpakan kepada anak atau istri ini bukan pukulan yang membahayakan, bahkan sampai menimbulkan kecacatan atau kematian. Pukulan yang dibolehkan pun telah ditetapkan oleh Allah. Beberapa ulama tafsir memberikan penjelasan tentang pukulan ini. Ibnu Abbas dan ash-Shabuni menyebutkan bahwa pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak membekas/menyakitkan (dharban ghayr mubarrih). Adapun menurut Ibnu Katsir, pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak membekas/menyakitkan dan tidak boleh mengenai wajahnya, karena fungsi pukulan di sini adalah sekadar untuk mendidik atau pendisiplinan (ta’dîb). Karena itu, ada sebagian ulama yang mengungkapkan, bahwa jika seorang istri yang nusyûz kepada suaminya sudah bertobat dengan sekadar ancaman saja, maka itu saja sudah cukup; ia tidak perlu dipukul.
Di sisi lain, Islam pun telah memerintahkan kepada suami untuk menggauli istrinya secara makruf. Karena itu, ketika ada uzur syar‘i yang menyebabkan istri tidak bisa melayani suaminya karena haid atau sakit yang cukup parah, misalnya, maka suami haram memaksanya.
Di samping itu, harus kita pahami, bahwa kejahatan (jarîmah) tidak menempel secara fitri dalam diri manusia; bukan semacam penyakit yang menimpa manusia (M. Husain Abdullah, Dirâsah fî Fikr al-Islâm); bukan pula profesi yang diusahakan oleh manusia (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-’Uqûbât). Karena itu, ketika seorang suami melakukan tindakan masokisme (seks dengan kekerasan) dianggap oleh sebagian kalangan merupakan penyakit psikologis, sama halnya dengan kleptomania, misalnya, maka ini merupakan pendapat yang salah. Sebab, kejahatan bukanlah penyakit atau sesuatu yang bersifat fitri dalam diri manusia; ia merupakan tindakan melanggar peraturan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu pula, Islam memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan tindak kekerasan/kejahatan, baik laki-laki ataupun perempuan, di dalam ataupun di luar rumah tangga, tanpa pandang bulu.
Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa kejahatan atau kekerasan tidak ada kaitannya dengan masalah jender (perbedaan jenis kelamin), karena kekerasan tidak hanya menimpa kaum perempuan, tetapi juga menimpa kaum laki-laki, baik di dalam ataupun di luar rumah tangga. Pandangan bahwa kekerasan terkait dengan jender adalah pandangan yang sangat keliru. Ia hanyalah pandangan kaum feminis yang mengukur kejahatan berdasarkan jender, pelaku dan obyeknya. Mereka membela pelacuran ketika perempuan menjadi korban (padahal pelacuran merupakan tindak kejahatan). Mereka pun mencap poligami sebagai bagian dari KDRT karena pihak yang menjadi korban pun—menurut mereka—adalah perempuan.
Padahal jika kita mau jujur, jelas sekali bahwa maraknya kekerasan terhadap perempuan atau KDRT merupakan cerminan dari gagalnya bangunan sosial-politik yang didasarkan pada ideologi sekularis-kapitalis ini. Munculnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan maupun KDRT adalah karena tidak adanya perlindungan oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Ini adalah akibat dari tidak adanya pemahaman yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban negara, masyarakat, ataupun anggota keluarga; juga akibat dari tidak tidak diterapkannya aturan-aturan Islam di tengah-tengah masyarakat.
Karena itu, jalan satu-satunya untuk mengentaskan masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, adalah kembali kepada Islam secara kâffah, yakni dengan menerapkan seluruh syariat Islam secara total dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak lain, kita harus menegakkan kembali tatanan kehidupan Islam secara sempurna dalam sebuah institusi negara, yakni dalam wujud Daulah Khilafah Islam.
